PEMKOT - Stabilitas daerah kembali ditegaskan sebagai fondasi utama keberlangsungan pembangunan di Kota Gorontalo. Menjawab tantangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo mengintensifkan pendekatan langsung ke wilayah melalui program roadshow rutin yang kali ini digelar di Kecamatan Sipatana, Senin (20/4/2026).
Bertempat di aula kantor camat, jajaran aparatur sipil negara (ASN) setempat mengikuti pertemuan yang dikemas singkat namun sarat pesan strategis. Fokus utamanya jelas: memperkuat kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan stabilitas di tengah masyarakat.
Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo, Dandy Datau, menekankan bahwa karakter Kota Gorontalo sebagai kota jasa membuat stabilitas menjadi faktor yang tidak bisa dikompromikan. Tanpa kekuatan sumber daya alam seperti sektor tambang, perputaran ekonomi sangat bergantung pada aktivitas masyarakat dan tingkat kepercayaan publik.
“Ketika situasi aman dan kondusif terjaga, aktivitas ekonomi berjalan lancar. Dari situlah pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, bisa tetap optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai sumber retribusi daerah hanya dapat maksimal jika masyarakat merasa aman dalam beraktivitas. Karena itu, stabilitas bukan sekadar isu keamanan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi daerah.
Dalam upaya tersebut, peran ASN di tingkat kecamatan dinilai sangat vital. Mereka diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu membaca gejala sosial sejak dini.
“ASN harus menjadi garda terdepan dalam deteksi dini. Jangan menunggu masalah membesar baru bertindak. Kepekaan terhadap dinamika sosial sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Melalui roadshow yang digelar setiap awal pekan ini, Kesbangpol berupaya memperkuat konektivitas antara kebijakan pemerintah dan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini juga membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antarinstansi di tingkat kecamatan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun stabilitas yang tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang solid, stabilitas daerah diharapkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.(*)
