GORONTALO – Ujian disertasi terbuka yang dilaksanakan di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (09/4/2026), mengungkap fakta penting terkait fungsi pengawasan DPRD Kota Gorontalo dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Disertasi yang disusun oleh Sakbir pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengungkap bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Gorontalo terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya yang dibiayai Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), masih perlu diperkuat.
Penelitian berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pembangunan Infrastruktur di Kota Gorontalo” ini diuji oleh dewan penguji yang terdiri dari, Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP (Ketua), serta Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si sebagai anggota.
Turut terlibat sebagai promotor dan penguji yakni Prof. Dr. Arifin Tahir, M.Si, Dr. Sukarman Kamuli, M.Si, Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si, dan Prof. Dr. Sastro Mustafa Wantu, M.Si, serta penguji eksternal dari kalangan guru besar.
Hasil penelitian menunjukkan pengawasan DPRD masih didominasi pendekatan administratif dan bergantung pada laporan eksekutif, sehingga belum sepenuhnya mampu mendeteksi penyimpangan di lapangan secara dini.
Sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai Dana PEN, seperti peningkatan Jalan Nani Wartabone dan revitalisasi kawasan perdagangan, juga tercatat memiliki potensi kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
Pada sisi lain, tindakan korektif DPRD dinilai masih lemah karena teguran dan rekomendasi belum memiliki daya paksa yang kuat serta tindak lanjut yang konsisten.
Berhasil mempertahankan disertasinya tersebut, Sakbir resmi menyandang gelar doktor, dengan nama lengkap Dr. Sakbir, S.Sos, M.Ap.
Sementara itu, Ketua Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNG, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si, menyebut penelitian ini memberikan perspektif penting dalam penguatan pengawasan berbasis partisipasi.
“Pengawasan tidak cukup hanya administratif, tetapi perlu melibatkan masyarakat secara bermakna agar lebih akuntabel dan responsif,” ujarnya.
Penelitian ini merekomendasikan agar DPRD memperkuat standar pengawasan, membuka akses informasi publik, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Koordinator Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNG, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si, menilai penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada aspek pengawasan legislatif.
Menurutnya, pendekatan yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan menjadi nilai tambah yang relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan saat ini.
“Penelitian ini tidak hanya melihat pengawasan dari sisi kelembagaan, tetapi juga menghadirkan perspektif partisipatif yang penting dalam memperkuat akuntabilitas publik,” ujarnya.
Ia juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pengawasan pembangunan di masa mendatang. (*)
