Jakarta — Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyampaikan berbagai unek-unek dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, yang membahas isu kepegawaian, tata kelola pemerintahan, serta fiskal dan dana transfer daerah. Rabu (30/4/2025)
Dalam forum yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk itu, Idah Syahidah menyoroti persoalan ketimpangan kebijakan pusat terhadap daerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap sistem kepegawaian dan mekanisme distribusi dana yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil daerah.
"Kami berharap Kemendagri, melalui Ibu Wamendagri yang hadir hari ini, bisa menyerap aspirasi kami. Banyak masalah yang kami hadapi langsung di lapangan dan butuh dukungan regulasi serta pendanaan yang tepat," ujarnya.
Tak hanya itu, Idah juga mendorong agar ke depan, tidak hanya Komisi II yang membuka ruang dialog dengan kepala daerah. "Kami berharap komisi-komisi lain seperti Komisi VII yang bermitra dengan kementerian UMKM, ESDM dan lainnya, juga bisa mengundang kami. Supaya lebih banyak aspirasi dari daerah yang bisa tersampaikan dan ditindaklanjuti," tambahnya.
RDP tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala dan wakil kepala daerah, antara lain Gubernur Maluku Utara, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Papua Induk, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, serta Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat.
Suasana pertemuan berlangsung terbuka dan penuh cerita dari berbagai daerah yang berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat, demi terciptanya pemerintahan yang adil, merata, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. (Wan)
